Considerations To Know About reformasi intelijen indonesia
Considerations To Know About reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
One of several things creating the amazing strategic intelligence ‘power’ was the total Charge of intelligence by President Soeharto in the Orde Baru
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi hassle resolving malah asik menjadi Problem having.
Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.
Masyakarat di Indonesia yang tinggal di perbatasan lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sandang dan pangan dari Malaysia daripada di negeri sendiri.
WNI yang digalang oleh kelompok dari luar negeri (misalnya mahasiswa yang menuntuk ilmu di luar negeri, atau warga negara yang bekerja di luar negeri) dan kembali ke Indonesia
Scientists are reminded that a lot of the resources On this Web archive are copyrighted Which citations should credit rating score the authors/creators and publishers with the operates. For steering about compiling finish citations talk with Citing Principal Resources.
Gerakan reformasi intelijen tersebut akhirnya menghasilkan produk UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Undang-undang tersebut (pasal five) menyatakan bahwa tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan intelijen indonesia sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.
Reformasi intelijen dalam hal metode kegiatan/operasi intelijen harus menyentuh pada kerjasama dengan organisasi intelijen di kementrian atau lembaga negara lain dengan menempatkan BIN sebagai koordinator atau membentuk suatu lembaga gabungan intelijen.
Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.
Jika terjadi kesalahan perintah oleh consumer maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi problems repairing malah asik menjadi obstacle making use of.